Penyerahan Hasil Validasi Honorer K-2 Paling Lambat 31 Juli



JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengimbau para tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus hasil seleksi tes calon pegawai negeri sipil, untuk segera menyelesaikan proses verifikasi dan validasi. Proses tersebut harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012, dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hasil verifikasi dan validasi harus  disertai surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) yang hasilnya segera disampaikan kepada Kepala BKN, untuk diproses lebih lanjut dan tembusan kepada Menteri PANRB. “Penyampaian hasil verifikasi dan validasi dimaksud paling lambat tanggal 31 Juli 2014,” ungkap Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto, di Jakarta, Selasa (15/07).

Melalui Surat bernomor B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tentang Penanganan Tenaga Honorer Kategori II, yang ditujukan kepada menteri/Jaksa Agung/kepala LPNK, Sekjen Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, dijelaskan bahwa tenaga honorer kategori II yang mengikuti seleksi sejumlah 608.814, dan yang dinyatakan lulus seleksi sejumlah 209.719 orang.

Namun  proses verifikasi tersebut mengalami keterlambatan. “Saat ini masih kurang dari 25 persen yang masuk proses pemberkasan. Penyebab utamanya, data kategori dua tidak akurat, karena terdapat tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria,” ungkap Tasdik Kinanto.

Dalam surat itu juga disampaiakan, terhadap tenaga honorer kategori II yang tidak lulus seleksi,  juga dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria dalam PP nomor 56/2012 disertai dengan SPTJM. Data hasil validasi tersebut selanjutnya disampaikan juga ke Kementerian PANRB dan BKN paling lambat tanggal 15 Agustus 2014, sebagai bahan analisis dan pertimbangan perumusan kebijakan selanjutnya. (bby/HUMAS MENPANRB)

Formasi Kosong Harus Segera Diisi Honorer K2 Asli




JAKARTA--Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) menyatakan ada kemajuan dari hasil rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang dilaksanakan, Senin (30/6).

Yakni sikap DPR yang memberikan tenggat waktu hingga September kepada pemerintah untuk menuntaskan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.

 "Alhamdulillah sudah ada kemajuan. Komisi II sudah menetapkan tenggat waktu penyelesaian masalah honorer K2 sampai September," ujar Ketua FHK2I Titi Purwaningsih kepada JPNN, usai menyaksikan raker Kemenpan-RB dengan Komisi II DPR.

Dikatakannya, dengan penetapan waktu itu otomatis pemerintah harus segera mengisi formasi kosong akibat honorer bodong yang mencapai 120 ribuan itu. Jadi tidak perlu menunggu pemberkasan selesai.

"Kalau pemahaman saya, Komisi II menginginkan pemerintah segera menggantikan honorer bodong dengan yang asli. Kan sudah jelas tadi sebelum ganti kabinet dan anggota dewan baru. Prosesnya kan bisa sembari jalan dengan pemberkasan," tandasnya. (esy/jpnn)

Bodong, 120 Ribu Honorer K2 Gagal Kantongi NIP


JAKARTA--Sekitar 120 ribuan honorer kategori dua (K2) dinyatakan gugur karena ternyata bodong. Dengan demikian hanya 50.418 orang yang honorer K2 asli dan resmi mengantongi NIP.

"Sebenarnya usulan yang masuk hingga akhir pekan lalu baru 170.483. Setelah diverifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dokumennya lengkap dan nyata hanya 50.418 saja," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Azwar Abubakar dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, di Gedung Senayan, Senin (30/6).

Dengan hasil verifikasi ini, lanjut Azwar, yang lulus dan berhak mendapatkan NIP CPNS hanya 50.418 orang saja. Sedangkan sisanya 120 ribuan sudah pasti gugur karena tidak bisa dijamin kebenaran datanya oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).

"Nah ini berarti masih ada sisa formasi makanya seluruh PPK dimintakan untuk memverifikasi honorer K2 yang tidak lulus tes," terangnya.

Dia menyebutkan, pada seleksi CPNS untuk honorer K2 pada 3 November 2013, ada 603.990 orang yang ikut tes. Dari jumlah tersebut yang lulus 209.312 orang. Dengan demikian ada sekitar 380 ribuan honorer K2 yang tidak lulus.

Untuk itu MenPAN-RB meminta para PPK membuat verifikasi terhadap 380 ribuan honorer K2 dengan membuat daftar delapan kolom.

"Delapan kolom ini diantaranya, dia bekerja sejak kapan, di unit mana, usianya berapa, tanggal lahir, nomor tes, dan lain-lain," tandasnya. (esy/jpnn)

Site search

    KONTAK KAMI

    Name

    Email *

    Message *