PENGANGKATAN HONORER DINILAI TIDAK ADIL..

TEMPO.CO, Jakarta - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk ke ranah Mahkamah Konstitusi. Seorang pegawai negeri asal Ponorogo, Jawa Timur, menggugat beleid tersebut lantaran dianggap tak adil pada pegawai honorer. "Karena UU ini tak mengatur pengangkatan honorer jadi pegawai negeri," ujar pria bernama Rochmadi Sularso itu.

Rochmadi memberi penjelasan kepada majelis hakim dalam persidangan di Mahkamah, Senin, 22 September 2014. Majelis dipimpin oleh Wahiduddin Adams, serta dua anggota yakni Patrialis Akbar dan Aswanto.

Menurut Rochmadi, perundangan tidak mengatur pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai terlihat pada penekanan dalam pasal 2 huruf a, huruf j, huruf I, serta pasal 6, pasal 58, pasal 67, serta pasal 129. Dengan demikian, tak ada jaminan pegawai honorer atau pegawai tidak tetap, baik yang bersifat teknis, profesional, maupun administrasi, diangkat menjadi PNS. "Padahal pegawai honorer seharusnya mendapat imbalan dan perlakuan adil dalam hubungan kerja," ujarnya.

Rochmadi mengatakan masalah ini harus dibenahi lantaran banyak daerah, termasuk di Ponorogo, mengangkat pegawai melalui jalur honorer. Sedangkan jalur formasi pendaftaran calon pegawai negeri jarang dilakukan. Bila perundangan tak mengatur pengangkatan pegawai honorer, dia khawatir pegawai honorer sulit menjadi pegawai negeri. "Harusnya ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang baik dari pemerintah pusat maupun daerah," ucapnya.

Penyerahan Hasil Validasi Honorer K-2 Paling Lambat 31 Juli



JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengimbau para tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus hasil seleksi tes calon pegawai negeri sipil, untuk segera menyelesaikan proses verifikasi dan validasi. Proses tersebut harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012, dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hasil verifikasi dan validasi harus  disertai surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) yang hasilnya segera disampaikan kepada Kepala BKN, untuk diproses lebih lanjut dan tembusan kepada Menteri PANRB. “Penyampaian hasil verifikasi dan validasi dimaksud paling lambat tanggal 31 Juli 2014,” ungkap Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto, di Jakarta, Selasa (15/07).

Melalui Surat bernomor B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tentang Penanganan Tenaga Honorer Kategori II, yang ditujukan kepada menteri/Jaksa Agung/kepala LPNK, Sekjen Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, dijelaskan bahwa tenaga honorer kategori II yang mengikuti seleksi sejumlah 608.814, dan yang dinyatakan lulus seleksi sejumlah 209.719 orang.

Namun  proses verifikasi tersebut mengalami keterlambatan. “Saat ini masih kurang dari 25 persen yang masuk proses pemberkasan. Penyebab utamanya, data kategori dua tidak akurat, karena terdapat tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria,” ungkap Tasdik Kinanto.

Dalam surat itu juga disampaiakan, terhadap tenaga honorer kategori II yang tidak lulus seleksi,  juga dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria dalam PP nomor 56/2012 disertai dengan SPTJM. Data hasil validasi tersebut selanjutnya disampaikan juga ke Kementerian PANRB dan BKN paling lambat tanggal 15 Agustus 2014, sebagai bahan analisis dan pertimbangan perumusan kebijakan selanjutnya. (bby/HUMAS MENPANRB)

Formasi Kosong Harus Segera Diisi Honorer K2 Asli




JAKARTA--Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) menyatakan ada kemajuan dari hasil rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang dilaksanakan, Senin (30/6).

Yakni sikap DPR yang memberikan tenggat waktu hingga September kepada pemerintah untuk menuntaskan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.

 "Alhamdulillah sudah ada kemajuan. Komisi II sudah menetapkan tenggat waktu penyelesaian masalah honorer K2 sampai September," ujar Ketua FHK2I Titi Purwaningsih kepada JPNN, usai menyaksikan raker Kemenpan-RB dengan Komisi II DPR.

Dikatakannya, dengan penetapan waktu itu otomatis pemerintah harus segera mengisi formasi kosong akibat honorer bodong yang mencapai 120 ribuan itu. Jadi tidak perlu menunggu pemberkasan selesai.

"Kalau pemahaman saya, Komisi II menginginkan pemerintah segera menggantikan honorer bodong dengan yang asli. Kan sudah jelas tadi sebelum ganti kabinet dan anggota dewan baru. Prosesnya kan bisa sembari jalan dengan pemberkasan," tandasnya. (esy/jpnn)

Site search

    KONTAK KAMI

    Name

    Email *

    Message *