FHI Desak Pemerintah Realisasi Janji Angkat Honorer K2 Jadi CPNS

JAKARTA–Forum Honorer Indonesia (FHI) mendesak pemerintah segera merealisasikan janji mengangkat hororer K2 menjadi CPNS sebagaimana hasil panja Komisi II DPR RI bersama pemerintah beberapa waktu lalu.

Pemerintah juga diminta segera merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Honorer untuk menyelesaikan permasalahan dan pengangkatan tenaga honorer secara nasional.

“Pemerintah melalui MenPAN-RB seharusnya segera melakukan langkah -langkah dan membuat skenario dalam menindaklanjuti hasil panja di DPR RI, baik mempersiapkan pembuatan draf RPP Honorer, menyusun tahapan – tahapan penyelesaian tenaga honorer, anggaran, memutahirkan data yang memenuhi syarat, dan lain-lain,” papar Ketua Dewan Pembina FHI Pusat Hasbi kepada JPNN, Minggu (2/8).

FHI, lanjutnya, berharap tahun ini pemerintah sudah menyiapkan dan menyelesaikan hal tersebut, sehingga pada 2016 tenaga honorer sudah mulai diangkat secara bertahap. Selain itu FHI kembali mengingatkan pemerintah daerah segera menyelesaikan usulan tenaga honorer yang telah diverifikasi dan validasi (verval) dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari pejabat berwenang sebagai salah satu syarat untuk memastikan tenaga honorer asli, bukan bodong.

“FHI sangat menyayangkan lambatnya beberapa daerah memproses kelengkapan administrasi yang diminta pemerintah pusat. Oleh karena itu FHI meminta adanya kerja sama serta  keseriusan  pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara nasional,” tandasnya.

Hasbi menambahkan, dalam waktu dekat ini FHI pusat dan daerah telah mengagendakan serangkaian kegiatan untuk mendorong proses penyelesaian K2.

“Kami akan mendatangi dan mengingatkan pihak-pihak terkait agar penyelesaian tenaga honorer dapat berjalan, bukan mundur ke belakang,” pungkasnya. (esy/jpnn)

Keputusan Resmi Tentang Seleksi CPNS Oleh MENPAN

Menpan atau Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku instansi pusat yang bertanggung jawab dalam proses seleksi rekrutmen CPNS mengeluarkan keputusan resmi menyangkut pelaksanaan seleksi CPNS pada tahun 2015 ini. Adapun keputusan tersebut telah di tuangkan secara resmi dalam bentuk surat resmi yang telah ditandatangani oleh Yuddy Chrisnandi selaku Menteri PAN & RB. Sehingga dengan berlakunya surat keputusan tesebut memberikan kejelasan tentang ada atau tidak nya diselenggarakannya seleksi rekrutmen CPNS pada tahun 2015 ini, untuk itu bagi masyarakat yang hendak mendaftar menjadi pegawai negeri sipil pada seleksi CPNS tahun 2015 ini untuk membaca isi dari surat keputusan dari Kemenpan tersebut.
Keputusan Resmi Tentang Seleksi CPNS Oleh MENPAN – Pemerintah memutuskan untuk menunda seleksi penerimaan CPNS tahun 2015.  Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi bernomor B/2163/M.PAN/06/2015 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2015. Kebijakan ini dilakukan mengingat masih banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang belum menyelesaikan kewajibannya  dalam analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) dengan benar, serta perencanaan kebutuhan pegawai dalam 5 tahun.

Pada saat ini pemerintah tengah merampungkan sejumlah peraturan pelaksanaan dari UU tentang ASN,  dan karena alasan efisiensi anggaran. Dijelaskan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS membutuhkan dana yang tidak sedikit,  untuk anggaran penyusunan naskah soal, biaya upload naskah soal ke sistem CAT, dan biaya pelaksanaan seleksi.
“Penundaan ini dilakukan seluruh instansi pemerintah mematuhi ketentuan aturan perencanaan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertuang di dalam Undang-Undang ASN  Nomor 5 Tahun 2014,” Herman Suryatman selaku Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HUKIP).

Kemudian pada instansi pemerintah pusat, dari 76 kementerian/lembaga, baru 18 yang menylesaikan kewajiban tersebut. Sedangkan pemerintah daerah, dari 572 hanya 72 yang sudah menyelesaikan Anjab dan ABK 100 persen. “Penundaan ini dilakukan seluruh instansi pemerintah mematuhi ketentuan aturan perencanaan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertuang di dalam Undang-Undang ASN  Nomor 5 Tahun 2014,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HUKIP) Herman Suryatman.

Namun, kebijakan ini memiliki pengecualian untuk Kementerian/Lembaga yang memiliki sekolah kedinasan, bagi pendaftaran mahasiswa lembaga kedinasan yang telah mendapat izin langsung dari Menteri PANRB. Selain itu, pendaftar juga harus mengikuti dan lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD).

Selanjutnya selama masa penundaan, Menteri PANRB mengimbau kepada K/L dan Pemerintah Daerah untuk fokus segera menyelesaikan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan untuk melakukan perbaikan dalam penghitungan kebutuhan pegawai yang terdiri dari enam prioritas pengisian data.

Keenam prioritas dimaksud meliputi kebutuhan pegawai dalam lima tahun mendatang, jumlah kebutuhan seluruh tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), jabatan tinggi pendukung, jabatan fungsional tingkat ahli,  jabatan fungsional tingkat terampil, serta nomenklatur nama jabatan pelaksana. “Keseruruhan data tersebut wajib dimasukkan ke dalam aplikasi e-formasi dengan batas waktu hingga akhir bulan November 2015 mendatang,” imbuh Herman.

Setelah semua data terkait masuk ke dalam aplikasi e-formasi, Kementerian PANRB akan melakukan evaluasi capaian masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil dari evaluasi tersebut nantinya dapat diakses melalui situs resmi Kementerian PANRB yaitu via menpan. go. id

Dengan demikian dengan ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan dari Kementerian PAN & RB maka memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai pengadaan seleksi rekrutmen CPNS tahun 2015 ini. Surat keputusan mengenai pengadaan rekrutmen PNS tahun 2015 tersebut bersifat resmi karena telah ditandatangani sendiri oleh Yuddy Chrisnandi selaku menteri dan masyarakat hanya tinggal menunggu agar surat keputusan tersebut diedarkan dan disosialisasikan ke masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Untuk itu bagi masyarakat yang berkeinginan untuk mendaftar seleksi CPNS tahun 2015 ini untuk selalu memantau perkembangan mengenai informasi pelaksanaan seleksi tersebut.
Semoga anda dapat berhasil lolos dalam seleksi penerimaan CPNS tahun ini, silahkan ikuti juga mengenai informasi CPNS pada bulan Agustus tahun 2015 yang terkait dibawah ini, dan info CPNS update terbaru yang telah kami himpun dari sumber terpercaya seperti Kementerian PAN&RB maupun situs berita resmi lainnya. Kami mohon dengan sangat untuk dapat menyebarkan informasi diatas kepada teman dan kerabat anda dengan cara "KLIK", tombol "TWEET" atau "SHARE" pada media sosial dibawah ini karena sedikit bantuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk dapat mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai informasi pelaksanaan seleksi CPNS pada tahun 2015 ini.

Butuh Waktu Tuntaskan Eks Honorer K-II

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya  merumuskan formula yang tepat untuk menuntaskan persoalan eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II). "Saya membuat kebijakan bukan karena tekanan, tetapi atas dasar amanah serta keyakinan untuk kebaikan bagi semua pihak, khususnya pemerintah dan tenaga honorer," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarsi (PANRB) Yuddy Chrisnandi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (05/05).

Diakui, pasca rapat kerja dengan Komisi II DPR beberapa waktu lalu, Kementerian PANRB mendapat masukan dari berbagai kalangan. Terakhir, Senin (04/05) perwakilan eks THK-II beraudiensi dan menyampaikan masukan kepada Menteri. Mereka minta agar pemerintah menindaklanjuti  kasus THK-II  bodong, karena dianggapnya menghambat peluang mereka untuk diangkat menjadi CPNS.

Terkait dengan rencana digelarnya tes bagi eks THK-II dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), perwakilan eks THK-II minta agar diberikan afirmasi, terutama bagi yang usianya sudah di atas 40 tahun. Selain itu, lamanya masa kerja juga diharapkan menjadi pertimbangan dalam pengangkatan, serta pengangkatannya dilakukan secara bertahap.

Lebih lanjut Yuddy mengatakan, pihaknya memahami persoalan yang dihadapi eks THK-II, yang sebagian besar merupakan guru dan tenaga kesehatan ini. Tetapi untuk menindaklanjuti masukan-masukan tersebut perlu waktu, tidak semudah membalikan telapak tangan.  "Butuh waktu untuk menyusun formula terbaik guna menindaklanjuti masukan-masukan terkait tenaga honorer. Kami akan merumuskannya sebijaksana mungkin, seadil-adilnya, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ujarnya.

Menurut Yuddy, hal lain yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penyelesaian tenaga honorer K-II, selain memperhatikan peraturan perundang-undangan, juga melihat kemampuan anggaran, kebutuhan objektif instansi, serta kinerja pegawai dalam jangka panjang. Selanjutnya Menteri Yuddy menegaskan bahwa dalam penyelesaian THK-II ini akan melibatkan pemerintah daerah.

Menteri berharap, kebijakan itu bisa segera selesai sehingga seleksi dapat dilaksanakan sekitar bulan Agustus mendatang. Semua masukan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan, karena sesuai perintah Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ke depan tidak ada honorer lagi. Diakui, alternatif untuk mereka adalah menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tetapi hal itu harus didasarkan pada ketentuan dan kebutuhan daerah masing-masing. (hfu/ags/HUMAS MENPANRB)






Site search

    KONTAK KAMI

    Name

    Email *

    Message *