NASIB K2 ASLI MURNI MENJELANG PEMERINTAHAN SBY AKAN BERAKHIR





Dari analisa kelulusan k2 menjadi CPNS ternyata banyak ketimpangan dan masalah dengan diketemukannya k2 bodong ini jelas-jelas banyak oknum-oknum bermain menjadikan honorer k2 bodong lulus CPNS …sudahkah pemerintahan sby memperhatikan masalah ini..??? ini benar-benar  mempertotonkan penyelesaian yang sekian lama bahkan lama sekali tetapi hasilnya benar-benar jauh dari keadilan dan perikemanusiaan ….lihat PP 56 thn 2012  honorer k2 jadi CPNS harus lulus Tes ..secara logika yg namanya tes pasti yang bisa lulus otak yg masih muda-muda kalaupun otak yg sudah tua bisa lulus pasti ada sesuatunya KKN/sogokan atau yg lain-lain …jadi jelas penanganan honorer k2 yg begitu lama pada pemerintahan sby betul-betul memperlihatkan dan mempertontonkan banyak kecurangan yang hanya untuk tujuan mendapatkan uang sogokan ke daerah dan pusat ini adalah peristiwa yg sangat ironis sekali terjadi……Yang sebetulnya dari dahulu penyelesain honorer sangat mudah sekali yaitu dilihat dari keaslian honorer yg bekerja diintansi pemerintah dan sangksi pidana bagi honorer palsu serta massa kerja dan usia kritis……tapi kenapa dengan tes yg jelas hanya untuk mencari keuntungan yg sebesar-besarnya………..

K2 Diangkat Bertahap Jadi CPNS

JAKARTA, FAJAR -- Nasib pegawai honorer kategori dua (K2) yang tidak lolos seleksi CPNS 2013, belum tamat. Para honorer tersebut tetap diprioritaskan menjadi CPNS. 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Azwar Abubakar mengatakan, semua honorer K2 yang tersisa akan diangkat menjadi CPNS secara bertahap mulai 2014 dan 2015.
Keputusan ini diambil MenPAN setelah mendengar dan menyimak unek-unek dari sejumlah gubernur dan bupati/wali kota dalam Rakornas Formasi Aparatur Sipil Negara 2014 di Auditorium Manggala Mawanabakti Jakarta, Kamis, 27 Februari.
Dalam sesi tanya jawab, mayoritas kepala daerah menginginkan agar penyelesaian honorer K2 dituntaskan sebelum menyelesaikan rekrutmen CPNS 2014. Solusi agar semua honorer K2 diangkat seluruhnya, terlebih dahulu dilontarkan Wali Kota Palopo, HM Judas Amir.
Menurut Judas, selain mempertanyakan, dirinya juga memberikan solusi. Dan alhasil solusi yang diberikan Judas kepada MenPAN, dikabulkan. Hal tersebut dilakukan Judas, setelah menyimak dari sekian banyak materi dan pertanyaan yang diutarakan kepala daerah, semuanya tidak memberikan solusi.
"Saya lihat banyak yang bertanya dan memberikan pendapat kepada Pak Menteri, tetapi tidak ada hasilnya. Jadi saya langsung inisiatif memberikan solusi di forum. Pemerintah jangan dulu mengurusi CPNS 2014, kita selesaikan K2 dulu agar tidak ada permasalahan di daerah. Kalau tidak bisa sekaligus diluluskan, pemerintah bisa meluluskan secara bertahap, dari 2014, dan 2015," papar Judas di depan MenPAN-RB, Azwar Abubakar dan Kepala BKN, Eko Sutrisno.
Azwar Abubakar mengungkapkan, permintaan tersebut akan dikonsultasikan lagi dengan Kementerian Keuangan. Sebab, ini berkaitan dengan anggaran belanja negara.

"Kita akan angkat semua honorer K2 secara bertahap, mulai 2014 dan 2015 setelah berkonsultasi Kemenkeu. Untuk itu, diharapkan daerah memberikan program usulan jabatan K2 mana yang prioritas untuk segera diangkat. Kita akan konsultasikan segera," tuturnya.

Terkait pendistribusian dan pengangkatan tenaga dokter, lanjut Azwar, KemenPAN bersama BKN membuka lebar kepada daerah untuk mengangkat dokter, utamanya spesialis. Tinggal mengusulkan kepada pemerintah, maka langsung diangkat.

Hingga saat ini, kata Azwar, formasi tenaga dokter sangat dibutuhkan, dan akan diangkat tanpa jalur tes. Dari 3.000 formasi yang dibuka, sampai saat ini baru sekitar 500 bersedia. Selain dokter, tenaga pengajar pun menjadi prioritas pemerintah.

Dalam rakornas kemarin, dibahas pula mekanisme rekrutmen CPNS 2014. Di mana akan menggunakan sistem Informasi Teknologi. Pasalnya, menurut MenPAN,  dengan sistem ini kecurangan bisa diminimalisasi.

Formasi Guru
Sementara itu, tenaga guru dan kesehatan masih menjadi prioritas usulan penerimaan CPNS 2014. Sekitar 60 persen usulan Pemkot Makassar misalnya, untuk formasi guru.
Kepala BKD Makassar, Kasim Wahab saat menghadiri Rakornas Formasi Aparatur Sipil Negara di Jakarta mengungkapkan, Pemkot Makassar mengusulkan sekitar 1000-an lebih CPNS ke KemenPAN.

Kasim mengatakan, jumlah usulan tersebut untuk mengisi penempatan di 47 SKPD, termasuk tiga SKPD tambahan yang baru dibentuk. “Kami usulkan sekitar 400 orang tenaga kesehatan, dan 600 orang untuk pendidikan dasar dan SMP. Selebihnya untuk formasi lain seperti IT, sosial, dan lainnya," ungkapnya.

Menurutnya, Pemkot mengusulkan sekitar 1000-an lebih karena mengingat tiga tahun moratorium CPNS. “Memang tenaga guru sangat dibutuhkan Pemkot,” ucapnya. (fmc)

PENGANGKATAN HONORER DINILAI TIDAK ADIL..

TEMPO.CO, Jakarta - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk ke ranah Mahkamah Konstitusi. Seorang pegawai negeri asal Ponorogo, Jawa Timur, menggugat beleid tersebut lantaran dianggap tak adil pada pegawai honorer. "Karena UU ini tak mengatur pengangkatan honorer jadi pegawai negeri," ujar pria bernama Rochmadi Sularso itu.

Rochmadi memberi penjelasan kepada majelis hakim dalam persidangan di Mahkamah, Senin, 22 September 2014. Majelis dipimpin oleh Wahiduddin Adams, serta dua anggota yakni Patrialis Akbar dan Aswanto.

Menurut Rochmadi, perundangan tidak mengatur pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai terlihat pada penekanan dalam pasal 2 huruf a, huruf j, huruf I, serta pasal 6, pasal 58, pasal 67, serta pasal 129. Dengan demikian, tak ada jaminan pegawai honorer atau pegawai tidak tetap, baik yang bersifat teknis, profesional, maupun administrasi, diangkat menjadi PNS. "Padahal pegawai honorer seharusnya mendapat imbalan dan perlakuan adil dalam hubungan kerja," ujarnya.

Rochmadi mengatakan masalah ini harus dibenahi lantaran banyak daerah, termasuk di Ponorogo, mengangkat pegawai melalui jalur honorer. Sedangkan jalur formasi pendaftaran calon pegawai negeri jarang dilakukan. Bila perundangan tak mengatur pengangkatan pegawai honorer, dia khawatir pegawai honorer sulit menjadi pegawai negeri. "Harusnya ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang baik dari pemerintah pusat maupun daerah," ucapnya.

Site search

    KONTAK KAMI

    Name

    Email *

    Message *